gaji MBG lebih besar dari guru honorer
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejatinya bertujuan mulia, yakni meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia dan menekan angka stunting. Namun di balik tujuan tersebut, muncul polemik baru yang ramai diperbincangkan publik: perbandingan gaji pekerja MBG yang dinilai lebih tinggi dibandingkan gaji guru honorer.
Isu ini mencuat setelah beredar informasi mengenai besaran gaji beberapa posisi dalam program MBG, mulai dari petugas dapur, pengantar makanan, hingga pencuci tray. Warganet kemudian membandingkannya dengan penghasilan guru honorer yang selama ini dikenal menerima upah rendah, meski memiliki tanggung jawab besar dalam dunia pendidikan.
Perbandingan Gaji yang Memantik Polemik
Dalam berbagai laporan dan unggahan viral, disebutkan bahwa gaji pekerja MBG berada di kisaran Rp1,8 juta hingga Rp6 juta per bulan, tergantung posisi dan tanggung jawab. Beberapa posisi seperti kepala dapur dan tenaga administrasi bahkan disebut menerima gaji di atas upah minimum di sejumlah daerah.
Di sisi lain, gaji guru honorer masih berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp2 juta per bulan, bahkan ada yang menerima di bawah angka tersebut. Kondisi ini membuat banyak pihak mempertanyakan arah kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Reaksi Publik dan Media Sosial
Media sosial menjadi ruang utama meluapnya kritik. Banyak netizen menilai kondisi ini sebagai ketimpangan yang tidak adil, mengingat guru honorer memegang peran strategis dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Guru mengajar, mendidik karakter, dan membentuk masa depan anak bangsa, tapi gajinya kalah dari petugas program,” tulis salah satu komentar warganet yang viral.
Tak sedikit pula yang menyebut bahwa pemerintah terlihat lebih serius mengalokasikan anggaran untuk program baru, sementara persoalan klasik kesejahteraan guru honorer belum sepenuhnya terselesaikan.
Sorotan Pemerhati Pendidikan
Pemerhati pendidikan turut menyoroti fenomena ini. Mereka menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, bukan hanya terhadap skema penggajian MBG, tetapi juga terhadap kebijakan pengangkatan dan kesejahteraan guru honorer.
Menurut mereka, keberhasilan program gizi tidak bisa dilepaskan dari peran guru di sekolah. Anak-anak yang sehat tetap membutuhkan pendidikan yang berkualitas, dan itu hanya bisa dicapai jika tenaga pendidiknya juga sejahtera.
Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan
Isu ini mendorong desakan agar pemerintah menyelaraskan kebijakan sosial dan pendidikan. Program MBG dianggap penting, namun kesejahteraan guru honorer dinilai tidak boleh terus berada di posisi yang terpinggirkan.
Banyak pihak berharap polemik ini menjadi momentum untuk mempercepat solusi permanen, seperti pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, peningkatan insentif, serta sistem pengupahan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Penutup
Perbandingan gaji pekerja MBG dan guru honorer bukan sekadar soal angka, tetapi mencerminkan prioritas kebijakan negara. Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa program sosial berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan profesi yang selama ini menjadi pilar utama pembangunan bangsa: guru.
Author: Cakrawala Nusantara X Harum108
About the Author
